Inflasi Bulanan Bali Oktober 2026 Melandai, Sinergi Pengendalian Inflasi Terus Diperkuat  

(Foto/ist) Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5 persen±1 persen.

(WARTADEWATA.COM) DENPASAR —Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan September yang mengalami inflasi sebesar 0,32 persen  (mtm).    

Inflasi  bulanan  Provinsi  Bali  terutama  didorong  oleh  terbatasnya  pasokan  pangan,  khususnya beberapa komoditas hortikultura, seiring terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Gangguan distribusi BBM yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah.

Sementara itu, kenaikan harga daging babi terjadi  di  tengah  terbatasnya  pasokan  dan  tingginya  permintaan  pasar.  Secara  tahunan,  inflasi  Provinsi  Bali meningkat dari 3,79 persen (yoy) pada September 2026 menjadi 3,87 persen (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen (yoy). 

Secara tahun kalender, inflasi Bali juga mengalami kenaikan dari 2,49 persen (ytd) menjadi sebesar 2,74 persen (ytd). Dengan capaian tersebut, pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar inflasi Provinsi Bali tetap berada dalam rentang sasaran 2,5 persen±1 persej pada akhir tahun. Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung  mencatatkan  inflasi  bulanan  tertinggi  sebesar  0,52 persen  (mtm)  atau  inflasi  tahunan  sebesar  4,16 persen  (yoy). 

Selanjutnya  Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,63 persen (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,67 persen (yoy). Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, dan laptop/notebook. Inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu. 

Bank  Indonesia  Provinsi  Bali  terus  mendukung  berbagai  langkah  strategis  TPID  se-Bali,  salah  satunya  melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat  terjaga  pada  rentang  sasaran  2,5 persen±1 persen.  

Ke  depan,  beberapa  risiko  yang  perlu  diperhatikan  antara  lain berlanjutnya El Niño kuat hingga awal 2027 dan mundurnya awal musim hujan, dengan sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utamanya Padi. 

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. 

Sementara itu, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan dapat menahan tekanan inflasi pada November 2026.  Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. 

Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda  Pangan,  pemberian  bantuan  sarpras  kepada  kelompok  tani,  serta  penguatan  koordinasi  dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali  dan berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5 persen±1 persen.(ist)

Scroll to Top