Progres Transformasi Sistem Transportasi Perkotaan Mulai Memberikan Dampak
(WARTADEWATA.COM) – Percepatan pengembangan sistem transportasi publik di beberapa kota prioritas, seperti Jakarta, Semarang, Surakarta, dan Medan, dinilai telah menunjukkan
perkembangan signifikan. Kesimpulan tersebut mengemuka dalam sesi diskusi bertajuk
‘Reformasi Transportasi Umum di Indonesia’ pada gelaran Sustainable Transportation
Forum (STF) 2022.
Diskusi yang dipandu oleh Direktur Asia Tenggara dari Institut untuk Kebijakan Transportasi dan Pembangunan (ITDP) Faela Sufa ini berfokus pada studi kasus dari reformasi transformasi di beberapa kota percontohan, apa yang menjadi kendala, dan bagaimana perubahan transisi dari penggunaan transportasi pribadi ke umum dapat dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga donor.
“Kementerian Perhubungan saat ini dibantu oleh banyak pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga donor, untuk dapat menyukseskan program ini dan memperluas
wilayah-wilayah cakupan di kota-kota lainnya. Fokus kami adalah bagaimana pengguna bus
bisa merasa nyaman layaknya menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perpindahan moda
transportasi ini dapat terjadi,” kata Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan
Suharto.
Suharto menyampaikan, proporsi penggunaan transportasi umum di Indonesia masih
berada di kisaran 20 persen saja. Angka ini masih tergolong rendah di kawasan regional
seperti Malaysia atau Singapura. Pesatnya pertumbuhan transportasi pribadi termasuk
kepemilikan dan penggunaannya menjadi penyebab kekusutan di jalan raya lebih sulit terurai.
Akibatnya, sektor transportasi menyumbang hingga 26 persen emisi gas rumah kaca (GRK).
Salah satu solusi yang sedang terus diupayakan oleh Kementerian Perhubungan adalah mendukung pemerintah daerah untuk mendorong terjadinya peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, salah satunya melalui program Buy The Service (BTS), yang dijalankan dengan sebutan Teman Bus. Program yang diluncurkan pada 2020 telah dilaksanakan di sebelas kota percontohan yaitu Denpasar, Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.
Program ini juga turut didukung oleh Sustainable Urban Transport Programme Indonesia–
Nationally Appropriate Mitigation Actions (SUTRI NAMA) dan Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS) melalui kajian dan perumusan kerangka peraturan serta basis data terutama di dua kota percontohan Bandung dan Makassar.
Upaya Transformasi di Daerah
Kota Medan menjadi salah satu wilayah yang sudah mengoperasikan Teman Bus di
daerahnya, dengan total 72 unit dengan lima rute layanan. Program BTS yang dijalankan PT Medan Bus Transport (Trans Metro Deli) ini berfungsi sebagai penunjang mobilisasi masyarakat Kota Medan yang mencakup hingga ke wilayah Distrik Belawan, Lapangan Merdeka, hingga terminal Amplas dan Tembung.
“Saat ini perpindahan dari pengguna sepeda motor ke Trans Metro Deli sudah menyentuh angka 52 persen. Kami mencatat ada 48.000 penumpang per hari yang didominasi penumpang perempuan dan anak-anak. Ini tentunya perkembangan yang menggembirakan, sehingga kami sebagai pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi mendorong peralihan yang lebih tinggi lagi,” kata Kepala Dinas
Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis.
DKI Jakarta sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi termaju di Indonesia membagikan beberapa kiat sukses yang dijalankan. Menurut Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Yayat Sudrajat, tantangan terbesar yang dihadapi DKI Jakarta adalah perubahan kebijakan dasar pengelolaan transportasi dari car oriented menjadi transit oriented. Untuk menyiasati hal tersebut, reformasi yang dilakukan dibuat dalam bentuk hierarki di mana fasilitas pejalan kaki menjadi prioritas utama, diikuti dengan fasilitas bagi pesepeda, dan moda transportasi umum yang lebih baik.
Penggunaan pribadi ikut diberikan disentif agar penggunanya dapat beralih ke transportasi
umum melalui skema penerapan ganjil genap, serta ke depannya Electronic Road Pricing (ERP).
“Kunci utama dari keberhasilan kami di Jakarta adalah adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat. Tahun ini, kami menargetkan pengadaan hingga 100 bus listrik agar transportasi di Jakarta akan semakin berkelanjutan. Tentunya perubahan harus terus dilakukan secara terus-menerus,” jelas Yayat.
Jakarta telah berhasil mengimplementasikan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pada 2020 dengan total panjang mencapai 244 kilometer. Pencapaian ini diakui ITDP sebagai rute BRT terpanjang di dunia. Konsep pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan juga harus mengedepankan inklusivitas. Hal ini juga yang mendorong Kota Semarang untuk berinovasi dalam menyediakan layanan transportasi umum yang ramah disabilitas dan lansia, salah satunya dengan penyediaan low deck bus.
Dalam paparannya, Kepala Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Semarang Arwita Mawarti menyampaikan bahwa insentif tarif turut diberikan bagi pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Pun demikian, Pemerintah Kota Semarang menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal.
Contoh lainnya adalah Kota Surakarta yang menempatkan pembangunan kelembagaan sebagai strategi pertama dalam menjalankan transformasi transportasi didaerahnya. Pengembangan kelembagaan ini dijalankan dari 2009 hingga 2013 dengan menyeleksi 14 operator angkutan umum yang ada di wilayahnya, sehingga akhirnya berhasil mendapatkan dua konsorsium yang saat ini mengelola 100 bus dan 100 angkot.
Setelah kelembagaan terbentuk, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufiq Muhammad
menerangkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta kemudian fokus pada penataan jaringan,
infrastruktur, pendanaan, dan manajemen peningkatan permintaan (demand) transportasi
termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kita pada hari ini duduk bersama di sini untuk membangun komitmen penyediaan jaringan angkutan umum yang sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pada dasarnya semua kota mampu membuat BTS masing-masing. Oleh karenanya, kami mendorong kota dan kabupaten untuk sama-sama berhitung dan merencanakan penyelenggaraan BTS, salah satunya dengan belajar pada kota-kota percontohan yang sudah berhasil lebih dulu membuat program-program kebijakan angkutan umum pada forum kita dua hari ini,” ujar Suharto ketika menutup sesi.(rls)
