(WARTADEWATA.COM) JAKARTA — Hasil asesmen KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah. Memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.
Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK II tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada Senin tanggal (27/4/2026).
Prospek perekonomian dunia makin melemah akibat konflik di Timur Tengah.
Dampak konflik pada gangguan pasokan global mendorong kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas penting lainnya, sehingga memengaruhi kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan melambat menjadi 3,1 persen pada 2026 dari sebelumnya sebesar 3,4 persen pada 2025, dengan inflasi global diprakirakan meningkat menjadi 4,4 persen pada 2026 dari sebelumnya sebesar 4,1 persen pada 2025, sebagaimana prakiraan International Monetary Fund (IMF) dalam publikasi World Economic Outlook edisi April 2026.
Kenaikan tekanan inflasi mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk penurunan Fed Funds Rate (FFR) di Amerika Serikat (AS). Di pasar keuangan, volatilitas pasar keuangan meningkat dipengaruhi perilaku flight to safety investor sehingga mendorong penguatan dolar AS dan terbatasnya aliran modal global ke negara berkembang.
Ekonomi Indonesia tumbuh kuat, mencerminkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Ekonomi triwulan I 2026 tumbuh tinggi hingga 5,61 persen yoy, lebih kuatdibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen yoy didorong akselerasi belanja Pemerintah, khususnya melalui belanja prioritas yang turut mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga dan investasi.
Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi didukung oleh kepercayaan konsumen, peningkatan aktivitas ekonomi seiring momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan didukung oleh stimulus dan bantuan sosial Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Konsumsi Pemerintah tumbuh signifikan untuk mendorong berbagai program prioritas Pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Akselerasi belanja dilakukan sejak awal tahun, yang diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih kuat terhadap aktivitas ekonomi pada periode berikutnya.
Investasi tumbuh tinggi didukung mulai berjalannya proyek hilirisasi Danantara, serta pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas Pemerintah. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 turut didukung oleh aktivitas manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi (Maret: 50,1), penjualan ritel tumbuh positif (Maret: 2,4 persen yoy), dan neraca perdagangan melanjutkan tren surplus (Maret: USD3,3 miliar).
Efektivitas koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan BI dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan tecermin dari pertumbuhan M0 (uang primer) non-adjusted sebesar 11,8 persen yoy di Maret 2026 dan biaya dana perbankan yang semakin efisien. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2026 diprakirakan mencapai 5,4 persen atau lebih, ditopang berbagai sinergi kebijakan dari Pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan. Sinergi dalam upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi terus diperkuat antara Pemerintah, Danantara, dan lembaga keuangan dalam pelaksanaan program prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) dalam rangka mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Satgas juga menghadirkan layanan Kanal Debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hingga April 2026 Satgas telah menggelar 8 (delapan) sidang, menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha.
Ketahanan eksternal perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah. Neraca perdagangan pada Januari-Maret 2026 mencatat surplus sebesar USD5,5 miliar didukung surplus perdagangan nonmigas di tengah defisit neraca perdagangan migas.
Selama triwulan I 2026, investasi portofolio asing mengalami net outflows sebesar USD1,7 miliar, dipengaruhi oleh aliran keluar modal asing akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi dipicu konflik Timur Tengah. Nilai tukar Rupiah pada akhir Maret 2026 sebesar Rp16.995 per dolar AS, melemah 1,88 persen ptp dibandingkan dengan level akhir tahun 2025. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut.
BI meningkatkan intensitas intervensi valas (baik Non-Deliverable Forward-NDF offshore, maupun transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward-DNDF di pasar domestik) serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofolio asing.
Kebijakan ini diperkuat dengan penyesuaian threshold transaksi valas sejak April 2026. Dengan langkah tersebut, nilai tukar Rupiah dapat dijaga relatif stabil pada level Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026. Pada awal triwulan II (hingga 30 April 2026), aliran modal asing mencatat net inflows sebesar USD3,3 miliar, terutama pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang didorong peningkatan imbal hasil pada kedua instrumen. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar USD148,2 miliar, setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Inflasi triwulan I 2026 tetap terkendali, dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Inflasi IHK pada April 2026 sebesar 2,42 persen yoy, menurun dibandingkan dengan inflasi Maret 2026 sebesar 3,48 persen yoy.
Inflasi inti menurun menjadi 2,44 persen yoy seiring tetap terjaganya ekspektasi inflasi dan konsistensi kebijakan moneter BI. Inflasi kelompok volatile food juga turun menjadi 3,37 persen yoy didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama sejalan dengan berlangsungnya panen raya di daerah sentra serta normalisasi permintaan setelah HBKN Idulfitri. Inflasi kelompok administered prices juga menurun menjadi 1,53 persen yoy, seiring berakhirnya faktor base effect dari kebijakan diskon tarif listrik pascabayar sebesar 50 persen pada Maret 2025, serta didukung dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas harga melalui kebijakan subsidi harga BBM dan listrik.
Ke depan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diprakirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dan kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan harga. Selain itu, sinergi Pemerintah dan BI dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional turut menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya.
Pasar SBN sempat mengalami tekanan pada triwulan I 2026 namun menunjukkan perbaikan di awal triwulan II. Tekanan pada pasar obligasi global disebabkan sentimen risk-off investor atas ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dan implikasinya pada kenaikan inflasi global.
Sentimen ini berdampak pada kenaikan yield surat utang secara global. Sejalan dengan kenaikan UST-bond tenor 10 tahun sebesar 38 bps selama Maret 2026, yield obligasi pemerintah negara berkembang bergerak naik antara 14 hingga 298 bps selama periode Maret 2026, termasuk yield SBN yang aik 43 bps.
Akibatnya, kepemilikan asing berkurang sebesar Rp21,81 triliun selama Maret 2026. Namun memasuki bulan April, tekanan di pasar SBN domestik mulai berkurang, di mana per 5 Mei 2026, yield SBN 10 tahun turun 6 bps dibandingkan akhir Maret 2026 dan kepemilikan asing meningkat sebesar Rp14,25 triliun dibandingkan akhir Maret 2026.
Di tengah tekanan global dan volatilitas harga komoditas, APBN menjalankan peran sebagai shock absorber melalui belanja yang efektif. Di tengah potensi harga ICP yang meningkat di atas asumsi APBN 2026, Pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil dan defisit fiskal di bawah 3 persen PDB, dengan melakukan berbagai mitigasi melalui efisiensi dan penajaman belanja, percepatan belanja pada triwulan I, dan optimalisasi penerimaan negara.
Hingga triwulan I 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh kuat sebesar 10,5 persen yoy. Kualitas penerimaan pajak yang konsisten membaik dan basis pajak yang solid menopang penerimaan pajak yang tumbuh positif 20,7 persen atau mencapai Rp394,8 triliun (16,7 persen APBN), serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun (20,2 persen APBN).
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan I 2026 on track menunjukkan capaian yang baik sebesar Rp112,1 triliun (24,4 persen APBN), kendati masih terkontraksi -3,0 persen yoy sebagai dampak penurunan harga minyak bumi di awal tahun dan belum optimalnya lifting migas, serta tidak berulangnya setoran dividen BUMN. Namun, apabila Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tidak diperhitungkan, maka PNBP tumbuh 7,0 persen yoy.
Kinerja Belanja Negara dioptimalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas nasional. Hingga triwulan I 2026, realisasi Belanja Negara mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy. Realisasi Belanja Pusat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen APBN) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp204,8 triliun (29,5 persen APBN).
Realisasi Belanja Negara yang tumbuh tinggi tersebut merupakan upaya untuk mendorong agar pola belanja lebih cepat dan lebih merata sehingga multiplier effect-nya lebih kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, Pemerintah berupaya keras mengubah fenomena belanja yang semula slow-low menjadi quick-high, dengan tetap menjaga defisit terkendali dalam batas aman.
Realisasi Belanja Negara tersebut didukung pencairan THR untuk ASN/TNI/POLRI/ Pensiunan, belanja barang melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial (bansos) antara lain kartu sembako dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) serta bansos lainnya. Selain itu, belanja modal dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan/rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan, serta mesin.
Pembiayaan Anggaran tetap terjaga dalam batas aman dan terkendali dalam mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Hingga triwulan I 2026, realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp257,4 triliun atau 37,3 persen dari target APBN. Pemenuhan target pembiayaan mempertimbangkan cost of fund yang efisien, risiko yang termitigasi dan terkelola dengan baik, serta terjaganya indikator utang pada level yang aman.
APBN tetap dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam guncangan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dalam strategi fiskal tahun 2026, realisasi belanja program prioritas nasional hingga triwulan I yang diarahkan untuk:
a. penguatan dan proteksi daya beli antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, PBI JKN, Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (TPG/TPD) Non PNS, dan perumahan.
b. pelayanan publik antara lain melalui MBG, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
c. stabilisasi harga dan produksi antara lain melalui subsidi energi dan non energi, termasuk subsidi KUR dan pupuk, serta untuk pembelian beras dan gabah oleh Bulog.d. infrastruktur dan produktivitas antara lain melalui preservasi jalan dan jembatan, bendungan dan irigasi, revitalisasi sekolah dan madrasah.(ist)
