(WARTADEWATA.COM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menilai kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali posisi Maret 2023 tetap terjaga, tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik. Likuiditas dan
permodalan perbankan berada pada level yang memadai, rasio Loan at Risk (LaR) terus
mengalami penurunan. Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada rasio CAR BPR terjaga di atas threshold.
Stabilitas sektor jasa keuangan di Provinsi Bali mendukung indikator perekonomian Provinsi Bali yang menunjukkan pertumbuhan 6,04% yoy di triwulan I 2023, walaupun sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, namun meningkat dibandingkan triwulan sama tahun 2022 yang tumbuh 1,48% yoy.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan I 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,03% yoy dan menempati urutan tertinggi ke-6 secara nasional. Di sisi lain, inflasi posisi Maret 2023 Provinsi Bali yang diwakili oleh Kota Denpasar dan Singaraja sebesar 5,46% yoy menurun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar
6,35% yoy, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 4,97% yoy.
Data sektor perbankan menunjukkan adanya pertumbuhan pada penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK perbankan di Bali. Penyaluran kredit mencapai Rp99,62 triliun atau tumbuh 3,46% yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,85% yoy.
Pertumbuhan kredit Maret 2023 juga lebih tinggi dibandingkan posisi Februari 2023 yang sebesar 3,13% yoy. Pertumbuhan kredit Bank Umum di Bali sebesar 3,42% yoy, sedangkan BPR mencapai 3,74% yoy.
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan kredit Modal Kerja dan Investasi. Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan.
Peningkatan penyaluran kredit ini seiring dengan kebijakan pelonggaran aktifitas masyarakat dan meningkatnya aktifitas pariwisata serta pendukung pariwisata di Bali.
Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp146,38 Triliun atau tumbuh double digit yaitu 22,86% yoy tumbuh lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,77% yoy. Namun, pertumbuhan DPK Maret 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan posisi Februari 2023 yang tumbuh sebesar
23,58% yoy. Berdasarkan Kelompok Bank Modal Inti (KBMI), peningkatan DPK secara yoy didorong oleh kelompok bank pada KBMI 4. Disamping itu, berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan Tabungan dan Giro. Fungsi intermediasi posisi Maret 2023 sedikit turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) turun dari 68,68% menjadi 68,06%. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan
dengan pertumbuhan DPK. Kondisi pandemi Covid-19 masih berdampak bagi perekonomian Bali dan memberikan scarring effect.
Restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Bali (berdasarkan lokasi proyek) terus melandai dari Rp45,80 Triliun posisi Desember 2020 menjadi Rp28,90 Triliun atau turun sebesar 36,89% posisi Maret 2023 (Februari 2023: Rp29,96 Triliun).
Berdasarkan sektor ekonomi, restrukturisasi kredit Covid-19 di Provinsi Bali didominasi oleh sektor
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (porsi 40,09%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (porsi 23,82%), dan sektor Rumah Tangga (porsi 15,22%).
Jumlah investor Pasar Modal wilayah Bali masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yang mencapai double digit secara yoy dengan kecenderungan tumbuh melandai. Pada Maret 2023, jumlah investor saham di Bali sebanyak 98.154 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 20,49% yoy sedikit menurun dibandingkan
pertumbuhan Februari 2023 yang sebesar 22,44% yoy.
Jumlah investor Reksa Dana dan SBN masing-masing tumbuh sebesar 24,09% yoy dan 31,41% yoy. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 26,50% yoy untuk investor Reksa Dana dan 32,47% yoy untuk investor SBN. Nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp4,57 Triliun, tumbuh 11,57% yoy
lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 6,02% yoy.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non Bank
Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di Bali posisi Maret 2023 terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di Bali mencapai Rp9,46 Triliun, tumbuh 54,71% yoy lebih tinggi dibandingkan posisi Februari 2023 sebesar 51,07% yoy. Pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan kepada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor serta pembiayaan kepada Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya. Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Fintech peer to peer lending tumbuh double digit sebesar 48,89% yoy sedikit
lebih rendah dibandingkan Februari yang tumbuh sebesar 52,91% yoy.
Pembiayaan Modal Ventura sebesar Rp86,40 Milyar atau tumbuh 80,15% yoy. lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 yang tumbuh sebesar 78,62% yoy. Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah dan juga menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat Non Performing Financing (NPF) posisi Maret 2023 untuk Perusahaan Pembiayaan sebesar 1,35%, Perusahaan Modal Ventura sebesar 1,38%, dan Tingkat Wan Prestasi 90 hari (TWP 90) dari Fintech Lending sebesar
1,45%.
Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Menjelang dan selama momen Ramadhan 1444 Hijriah, OJK bersama seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) dari 12 Kementerian atau Lembaga telah meningkatkan upaya pemantauan dan pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal untuk mencegah kerugian masyarakat akibat tawaran investasi dan/atau pinjaman online yang tidak berizin. Sampai dengan 30 April 2023, SWI menghentikan 15 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin serta menindaklanjuti temuan 155 platform pinjaman online ilegal dengan penghentian kegiatan setiap entitas ilegal dimaksud.
OJK juga terus mengakselerasi program literasi dan edukasi keuangan secara masif dalam rangka mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan nasional, baik melalui kegiatan tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial. Selama tahun 2023 hingga Bulan April, OJK Bali telah melaksanakan 48 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 27.160 orang. Adapun 48 kegiatan tersebut dibagi menjadi 8 jenis kegiatan dengan rincian, 2 kegiatan yang melibatkan Agen Edukasi dan Inklusi Keuangan (ADIK) OJK, 9 kegiatan edukasi kepada pelajar atau mahasiswa yang berkunjung ke kantor OJK Bali, 3 kegiatan Ngobrol Ringan dan Santai tentang Edukasi (NGORTE), 6 kegiatan edukasi dalam OJK Ngiring ke Banjar, 3 kegiatan rapat dengan pihak eksternal terkait program edukasi dan kerjasama, 3 kegiatan Si Mobil Edukasi Keuangan Go Edukasi Keliling (Si GEDE), 18 kegiatan edukasi bekerjasama dengan stakeholders, dan 4 kegiatan Talkshow mengenai perencanaan keuangan serta waspada investasi ilegal.
Sementara itu, sejak awal Januari hingga 30 April 2023, OJK di Bali telah menerima 78 pengaduan dan 7 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 59 merupakan pengaduan sektor perbankan dan 19 merupakan pengaduan sektor IKNB. Status pengaduan yang masuk di periode
tersebut saat ini adalah sebanyak 50 pengaduan telah selesai (ditutup), 13 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 8 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Pada 2023 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Bali memiliki 61 program kerja, antara lain 20 program Simpanan Pelajar (Simpel) dan Simpel iB, 5 program Tabungan Emas, 2 Program tabungan Konvensional, 11 Program KUR, 1 Program Pembiayaan ultra Mikro, 3 Agen Laku Pandai, 5 Peningkatan Literasi keuangan, 8 Akselerasi QRIS, 1 Program Galeri Invertasi Digital, 3 Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan 2 Program Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau (AUTS/K).
Selama Januari hingga April 2023, TPAKD Provinsi Bali telah menyelenggarakan 54 kegiatan antara lain sebanyak 22 rapat koordinasi dan Teknis Program TPAKD, 1 rapat koordinasi daerah dan pleno TPAKD se-Provinsi Bali, 16 Asistensi dan Pendampingan Program TPAKD, 12 kegiatan edukasi, dan 3 workshop serta business matching UMKM.
Terkait momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023, OJK memandang penting kemampuan dan pemahaman pelajar dalam memanfaatkan produk/layanan keuangan sebagai essential life skills, sehingga OJK terus mendorong inklusi keuangan di kalangan pelajar diantaranya melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 di Bali sebanyak 96 ribu pelajar telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Anak dengan total outstanding simpanan Rp31,69 triliun.
OJK senantiasa memonitor erat dinamika global maupun domestik yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat untuk mengantisipasi dampak risiko makroekonomi dan mengambil langkah kebijakan yang diperlukan
untuk menjaga daya tahan sektor jasa keuangan sehingga mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian. Rilis penilaian OJK ini disampaikan Kepala Kantor Regional OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu, di Denpasar, pada Senin (8/5/2023) (rls)
