(WARTADEWATA.COM) – Konsistensi Bank BPD Bali sebagai mitra Pemerintah Daerah, searah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali melalui slogan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” termasuk dalam melakukan berbagai langkah nyata dalam mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah demi peningkatan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat, mewujudkan keuangan inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Berbagai dukungan Bank BPD Bali tersebut berhasil menjadikan Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik III Wilayah Jawa – Bali, Kota Denpasar sebagai TP2DD Kota Terbaik II Wilayah Jawa – Bali dan Kabupaten Buleleng sebagai TP2DD Kabupaten Terbaik II Wilayah Jawa – Bali. Seluruh apresiasi tersebut diberikan secara langsung dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2023 yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Grand Sahid Jaya serta dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin secara virtual pada Selasa (3/10/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan mengenai penguatan teknologi digital yang diupayakan dan harus disiapkan secara matang oleh seluruh lini termasuk di dalamnya pemerintahan daerah, karena hal tersebut memiliki implikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, transparansi dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah beserta pelayanan publik sehingga dapat berkontribusi terhadap percepatan bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah. “Apresiasi saya
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam upaya menuju dan membangun era digital serta menciptakan fondasi yang kuat dengan tujuan mencapai status Indonesia Maju, secara konsisten Indonesia bertahan tumbuh 5% selama 7 kuartal berturut – turut pada saat kondisi perekonomian secara global sedang mengalami perlemahan yang sangat signifikan. “Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah yang telah mendukung dengan berbagai inovasi – inovasi digitalnya yang luar biasa”. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto juga memaparkan dukungannya dalam mendorong penguatan BPD dalam penyediaan layanan pajak dan retribusi daerah secara digital.
Bank BPD Bali sendiri telah memiliki ekosistem digital yang menunjukkan dukungannya terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) mulai dari transaksi penerimaan Pajak Daerah sampai Retribusi Daerah melalui chanel – chanel pembayaran Bank BPD Bali, yaitu mobile banking, internet banking, ATM, Virtual Account, QRIS Dinamis, UE (Uang Elektronik), EDC dan agen Bank. Adapun solusi unggulan lainnya adalah implementasi E-retribusi tiket pariwisata berbasis online yang dapat dilakukan oleh pengunjung/wisatawan domestik/luar negeri yang datang ke Bali. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan penatausahaan hulu-hilir dan mempermudah akses data, real-time dan satu pintu bagi pengelola destinasi wisata-rekreasi di Bali, terlebih Bali merupakan salah satu tujuan wisata favorit yang gaungnya sudah melekat di kancah internasional. Sejauh ini, sudah terdapat 53 (lima puluh tiga) daerah tempat wisata telah Live E-ticketing Pariwisata dan Penyebrangan Bank BPD Bali. Selain itu, terdapat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang sejalan dengan perluasan digitalisasi daerah sekaligus merupakan pelaksanaan dari Permendagri 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Teranyar, di tahun 2023 terdapat implementasi IPOS pajak MBLB oleh pemkab Karangasem yang dibangun untuk proses transaksi jual beli mineral bukan logam dan batuan seperti pasir dan kerikil antara pembeli dan pengusaha. Terdapat pula inovasi berupa digitalisasi retribusi parkir terintegrasi ke gate sistem di pasar anyar kabupaten Buleleng dengan menggunakan balipaycard. Dukungan Bank BPD Bali juga terarah pada peningkatan pajak daerah di segmen pajak hotel, restoran dan hiburan dengan pemberian tapping box, tapping agen dan POS (point of sales) kepada wajib pajak usaha. Selanjutnya, digitalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat VAST (virtual account samsat) serta digitalisasi retribusi pemda melalui e-retribusi pemda Bank BPD Bali untuk retribusi pemda yang belum memiliki sistem penerimaan secara elektronifikasi dengan kemudahan pemantauan dalam 1 (satu) aplikasi.
Dalam menyikapi era digitalisasi dan pengembangan produk layanan yang berkesinambungan dengan teknologi, Bank BPD Bali sendiri telah meluncurkan produk uang elektronik bernama Balipay server based yang dapat membantu masyarakat dalam kegiatan Cash Less Society. Balipay adalah layanan uang elektronik Bank BPD Bali berbasis mobile yang telah mendapatkan lisensi penyelenggara uang elektronik dari Bank Indonesia (BI) serta dapat digunakan untuk transaksi pembayaran pada berbagai jenis layanan dan merchant. Selain uang elektronik berbasis server based, Bank BPD Bali memiliki Uang elektronik berbasis kartu yang selanjutnya, Bank BPD Bali bersama BI juga telah mengembangkan fitur kanal QRIS Lintas Negara (Crossborder) yang bisa bertransaksi QRIS dari BPD Bali Mobile di merchant Luar Negeri dan Bank BPD Bali merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang dapat bertransaksi QRIS Crossborder, yang mana implementasinya telah bekerjasama dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura (sandboxing). Selain itu, Bank BPD Bali juga menghadirkan produk digital lainnya berupa Digital Online On Boarding, Open API, Interlink Fintech & E-Commerce, Omni Channel dan pengimplementasian BI-Fast. Dengan berbagai program unggulan lainnya yang dikombinasikan dengan digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya pemerintah daerah serta daya saing Bank BPD Bali terkait pelayanan yang bersifat non tunai. Disisi lain, tujuan dari dibentuknya TP2DD juga dapat tercapai yakni salah satunya mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP). Dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Bank BPD Bali berkolaborasi dengan Bank Indonesia Wilayah Bali dan Tim TP2DD Provinsi maupun Kabupaten/Kota meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk masuk dalam kategori Daerah Digital. Berbagai upaya serta kolaborasi yang dilakukan telah berhasil mengantarkan Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng dan Bank BPD Bali meraih penghargaan dalam mendukung Kebijakan P2DD oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 2022 lalu. Adapun apresiasi lainnya yang telah didapat adalah penghargaan QRIS oleh Bank Indonesia serta penghargaan Bank KBMI 1-2 Peserta Inovasi Digital Sistem Pembayaran (BI-Fast) Terbaik.
Dengan berbagai inisiatif dan kerja sama yang telah berhasil dilakukan, Bank BPD Bali telah membuktikan komitmennya dalam mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan digitalisasi keuangan daerah. Bank BPD Bali turut serta sebagai pelaku utama dalam perubahan menuju pemerintahan digital dengan tujuan bukan hanya untuk memperkuat kepercayaan pemerintah daerah, tetapi juga menjadikan Bali sebagai salah satu daerah digital terkemuka di Indonesia melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Perbankan Daerah yang membawa perubahan positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital Nasional pada umumnya dan Bali pada khususnya, serta merupakan langkah penting dalam menuju masa depan yang lebih inklusif, transparan, dan efisien dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.(pur)
