(WARTADEWATA.COM) BADUNG - Akhirnya Made Ariandi kembali pimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali untuk periode 2025–2030 setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Bali pada Jumat (12/12/2025) yang digelar di Hotel Aryaduta Kuta, Badung-Bali. Musprov VIII Kadin Bali kali ini mengusung tema "Sinergi Gotong Royong Kadin Bali Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045".
Ariandi bukan nama baru di internal Kadin. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan SDM, kemudian ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Ketua Kadin Bali pada 2019 sebelum akhirnya terpilih penuh pada 2020. Di kalangan pelaku usaha, ia dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan UMKM, ekonomi kerakyatan, serta perlindungan pengusaha lokal.
Musprov VIII Kadin Bali dibuka Gubernur Bali yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. I Wayan Ekadina bersama WKU Bidang Organisasi KADIN Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko dan Ketua KADIN Bali Made Ariandi.
Ariandi mengantongi dukungan mutlak, khususnya dari 9 Kadin Kabupaten/Kota se-Bali, sudah tentu langkah Ariandi tidak terbendung.
Kini sudah terbentuk Tim Formatur yang diketuai Made Ariandi dengan Anggota Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok yang juga Ketua Organizing Committee (OC), Drs. I Gusti Ketut Sukarba, M.M yang juga Ketua Steering Committee (SC), I Wayan Jayantara yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Properti Kadin Bali, dan I Putu Gede Putra Adnyana yang juga Ketua Kadin Badung.
Gung Cok berharap para asosiasi pengusaha di bawah Kadin Bali agar segera mengirimkan nama yang akan dijadikan pengurus Kadin Bali 2025-2030.
Ariandi dalam kata sambutannya mengungkapkan bahwa proses demokrasi dalam pemilihan Ketua Kadin Bali telah berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan aturan organisasi, seorang bakal calon ketua wajib mengantongi dukungan minimal dari empat Kadin kabupaten/kota.
“Kesimpulannya, peluang baru akan terbuka lima tahun lagi. Kami tentu mendukung siapa pun yang maju pada periode berikutnya,” ungkap Ariandi.
Saat sesi wawancara dengan awak media, Ariandi menegaskan gaspol dan optimis memimpin Kadin Bali dibawah kepemimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan Roeslani yang juga CEO Danantara, Menteri Investasi dan Kepala BKPM dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Ariandi berkomitmen untuk membawa Kadin Bali lebih berkontribusi besar bagi peningkatan perekonomian Bali khususunya UMKM. Kadin Bali terus menjalin komunikasi dengan Kadin Indonesia agar seluruh program di daerah selaras dengan agenda nasional.
“Kita berkomunikasi dengan Kadin Indonesia, sehingga program-programnya harus kita selaraskan. Terkait program pemerintah sebesar Rp200 triliun, dari total sekitar 440 ribu UMKM yang dibahas kemarin, potensi dana itu bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali teman-teman UMKM yang kondisinya paling berat,” kata Ariandi.
Ariandi menekankan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak boleh memandang tantangan sebagai hambatan. “Setiap pagi pasti ada tantangan, itu hal biasa. Yang penting kita yakini bahwa kini kita harus berangkat untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Kadin Bali telah menyiapkan langkah-langkah khusus agar organisasi benar-benar menjadi “rumah bersama” bagi pelaku UMKM. Ariandi mengaku telah menjalin komitmen awal dengan sejumlah bank BUMN.
“Saya sudah ada janji dengan BRI, Mandiri, dan BNI. Itu dalam rangka menjalankan mandatori 30 persen dari Rp200 triliun. Bukan angka yang harus disalurkan, tetapi memastikan bahwa porsi pembiayaan untuk UMKM benar-benar berjalan,” harap Ariandi.
Kepemimpinan Ariandi menahkodai Kadin Bali mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie melalui sambutan yang dibacakan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan E.N. Rotorasiko memberikan tiga instruksi arahan khusus kepada Ariandi dalam menahkodai Kadin Bali di periode kedua selama 5 tahun ke depan.
Yang pertama adalah Ketahanan Pangan dan Identitas Pertanian. Kadin Indonesia meminta Kadin Bali menjadi motor integrasi sektor pertanian dengan pariwisata. Seluruh suplai bahan baku untuk hotel, restoran, katering, hingga kebutuhan Program Nasional Makan Bergizi Gratis, diharapkan dibeli sepenuhnya dari petani dan peternak lokal Bali. Taufan menegaskan pentingnya menghubungkan petani di Bedugul, Kintamani, dan Jembrana langsung ke pasar, sekaligus memotong rantai pasok yang merugikan. “Ekonomi Bali harus berputar di Bali,” tegas Taufan.
Kedua, Ekonomi Hijau Berbasis Adat. Arahan ini menekankan implementasi MoU di bidang kehutanan dengan semangat wana kerthi, yakni kebangkitan multiusaha kehutanan yang menggabungkan jasa lingkungan dan wisata alam. Kadin Bali diminta menjadi pionir investasi yang menghormati alam dan budaya lokal. “Buktikan bahwa investasi di Bali dapat melestarikan konservasi, bukan merusaknya,” ujar Taufan.
Ketiga, Revolusi SDM dan Vokasi. Kadin Bali didorong untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui implementasi MoU Kehutanan yang telah ditandatangani. Pengurus diminta turun langsung ke SMK dan politeknik untuk memastikan kurikulum pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai standar global. “Target kita, lulusan SMK Bali harus langsung terserap sebagai tenaga kerja. Keahlian mereka adalah tiket menuju masa depan mandiri,” jelas Taufan.(pur)
