(WARTADEWATA.COM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong kinerja perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Bali agar mampu bersaing serta berkontribusi lebih terhadap perekonomian daerah Bali.
Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Wilayah Bali Semester II Tahun 2024 di Denpasar, pada Rabu (11/12/2024).
“Sinergi antara OJK dengan industri perbankan turut berdampak pada kinerja perbankan di Bali, tercermin dari beberapa indikator yaitu kecukupan modal masih di atas threshold dan likuiditas masih terjaga, sehingga hal tersebut turut berperan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Bali sebesar 5,43 persen (yoy) pada Triwulan III 2024,” kata Kristrianti.
Lebih lanjut, Kristrianti menyampaikan bahwa OJK Provinsi Bali terus memperhatikan dinamika yang terjadi di indutri BPR dan BPRS di wilayah Bali, seperti adanya kendala dalam penjualan objek Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Hal tersebut disebabkan antara lain karena penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang belum optimal, teknik penilaian agunan yang belum memadai, serta adanya penurunan nilai pasar akibat turunnya daya beli atau perubahan minat masyarakat, ujarnya.
“OJK Provinsi Bali terus mendorong peningkatan pemahaman pengurus/pegawai BPR dan BPRS di Bali secara intens melalui capacity building, termasuk berkolaborasi dengan Perbarindo Bali, Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (DSIK) Indonesia, serta Asian Development Bank (ADB). Dengan demikian diharapkan kualitas sumber daya BPR dan BPRS semakin meningkat dengan integritas yang terjaga dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi, sehingga berpengaruh positif pada kinerja keuangan BPR/BPRS,” kata Kristrianti.
Kegiatan yang dihadiri oleh pengurus dari BPR dan BPRS di Bali tersebut dirangkaikan dengan capacity building berbagai topik antara lain tentang Penilaian Agunan di BPR yang disampaikan oleh Ketua DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Bali Nusra Anak Agung Putu Arshana Diputra, Optimalisasi Peran Pengawasan Internal dalam Penerapan Anti Fraud yang disampaikan oleh Senior Advisor for Banking and MSME/Regional Coordinator for Indonesia & Philippines (DSIK) Michael Kuehl, serta Pemaparan Evaluasi Kinerja dan Isu Strategis Pengawasan BPR dan BPRS dipaparkan oleh Direktur Pengawasan LJK Ananda R. Mooy.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit, Ketua Forum Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya.
Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit dalam kesempatan tersebut menyampaikan tantangan dan harapannya bagi perkembangan BPR dan BPRS di Bali. “BPR dan BPRS di wilayah Bali mengalami tantangan dari sisi regulasi dan bisnis. Kinerja BPR dan BPR di wilayah Bali tahun 2024 dinilai dalam kondisi baik, dan pada 2025 mendatang diharapkan dapat lebih meningkatkan internalisasi kondisi bank terkait Good Corporate Governance, Manajemen risiko, Compliance dan Integritas, agar ke depannya BPR memiliki daya saing, kuat dan tumbuh berkelanjutan,” ujar Komplit.
Sementara itu Ketua Forum PSP BPR Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya menyampaikan tantangan BPR dan BPRS adalah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya di wilayah Bali seperti Bank Umum yang memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah, Lembaga Perkreditan rakyat (LPD) dan Koperasi. Dengan adanya tantangan ini, diharapkan BPR dan BPRS lebih optimal dalam mengelola usahanya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut Kristrianti mengajak Pengurus BPR dan BPRS untuk selalu memastikan penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan manajemen risiko, serta penerapan strategi anti fraud yang lebih optimal. Melalui sinergi OJK dengan Industri BPR dan BPRS di wilayah Bali, diharapkan dapat mendukung ekosistem Industri Jasa Keuangan yang berintegritas, inklusif, inovatif dan berkelanjutan.(rls)
